Komisi VII Minta Pemerintah Atasi Pengeboran Minyak Ilegal
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud. Foto : Andri/mr
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud meminta Pemerintah segera mengatasi aktivitas permasalahan illegal drilling atau pengeboran minyak secara ilegal yang disinyalir kerap terjadi di Jambi. Menurutnya, persoalan pengeboran minyak secara ilegal mengakibatkan kerugian pada produktivitas Pertamina serta berdampak kepada kerusakan lingkungan.
“Jangan sampai illegal drilling ini mempunyai implikasi yang bisa menelan korban. Perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta Komisi Pengawas SKK Migas, dan di dalamnya ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk Kapolri yang bisa menyelesaikan illegal drilling,” kata Rudy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pertamina EP Jambi, baru-baru ini.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan harus ada tindakan tegas Pertamina EP Jambi untuk mengatasi masalah ini, agar ilegal drilling ini tidak meluas dan mengakibatkan korban jiwa. Untuk itu, harus adanya terobosan dalam menyelesaikan masalah ini, misalkan dengan kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat, di mana sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan, yaitu 70 persen untuk masyarakat.
Lebih lanjut legislator dapil Kalimantan Timur itu mengutarakan harapannya bahwa bila hal itu bisa dilakukan, maka dimungkinkan kondisinya akan menjadi lebih baik. Ia juga berharap setelah pertemuan ini dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait dengan hal tersebut setelah ada pembicaraan dengan Komisi Pengawas SKK Migas. (man/sf)